Maukah Masyarakat Mentawai Tuliskan Kepercayaan Adat Mereka

Mentawai

Mentawai Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi terkait Undang- undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk), masyarakat adat ikut menjadi sorotan. Tahun 2017 lalu, MK membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diisi dengan keterangan kepercayaan.

Hal ini diperuntukkan bagi penduduk penghayat berbagai kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih menjalankan tradisi atau kepercayaan leluhur adalah Mentawai di Sumatra Barat. Masyarakat yang tinggal di pedalaman Mentawai masih banyak yang menjalankan ritual yang sangat erat dengan kepercayaan adat Arat Sabulungan.

Kepercayaan ini memiliki arti penting bagi masyarakat Mentawai bahwa tiap insan hidup, termasuk pohon-pohon di hutan, memiliki jiwa atau roh. Kepercayaan ini yang akhirnya menuntut masyarakat Mentawai hidup selaras dengan alam tempat mereka tingga. Yang menarik, apakah masyarakat Mentawai tertarik untuk menuliskan Arat Sabulungan di KTP mereka?

Republika sempat berbincang dengan salah satu sikerei atau dukun yang dihormati, di Dusun Gorottai, Desa Malacan, Siberut Utara, Kepulauan Mentawai. Goiran (65 tahun), yang sudah menjadi sikerei sejak 1975 silam, mengantarkan pandangannya terhadap kebijakan tentang penulisan kepercayaan di KTP.

Meski tidak mewakili warga adat Mentawai sepenuhnya, namun perbincangan di Dusun Gorottai, yang hanya didiami 30- an jiwa dan belum terakses listrik oleh PLN, barangkali memberi gambaran secara umum tentang kondisi kepercayaan di Mentawai. Goiran menyebutkan, Arat Sabulungan saat ini dijalankan sebagai bentuk tradisi dan kepercayaan serta penghormatan terhadap alam dan leluhur.

Penduduk Pedalaman

Meski begitu, sebagian besar penduduk yang mendiami pedalaman Mentawai sebetulnya sudah menganut agama. Seperti Goiran, ia sudah menganut Katolik. Seluruh penduduk Dusun Gorottai juga telah menganut Katolik poker pelangi .Betul menarik kalau bisa (mencatatkan kepercayaan di KTP). Tapi kan sekerang belum ada. Serta juga, kami Katolik, ujar Goiran di teras rumahnya yang letaknya tak jauh dari Sungai Terekan, akhir 2017 lalu.

Salah satu tokoh masyarakat yang mendampingi Goiran menuturkan, pada prinsipnya kepercayaan tentang Arat Sabulungan masih dijalankan sebagai bentuk kebajikan lokal. Hal ini tertuang dalam upacara-upacara adat dan tradisi mengenai sikerei. Ia memberi contoh, ketika ada anggota suku yang sakit maka sikerei hendak dituju sebagai tabib.

Sikerei kemudian akan memberikan obat berupa ramuan herbal, setelah mendapat petunjuk dari arwah atau jiwa yang menuntunnya. Tapi, Katolik adalah agamanya. Namun ketika ada upacara tertentu, Sikerei bisa lari dari ke- Katolik- an, demi menyelamatkan nyawa atau kesembuhan, kata Tarianus.

Menurutnya, secara umum masyarakat Mentawai percaya pada Tuhan. Agama seperti Katolik serta Islam berkembang di Kepulauan Mentawai. Meski begitu, warga adat masih yakin kepada Arat Sabulungan. Yakin pada Tuhan tetapi pula yakin terdapatnya arwah yang mengusik serta yang melindungi. Jadi di KTP, lumayan Kristen, ucap Goiran kembali berbicara.

Aliran Kepercayaan Di 13 Provinsi Indonesia

Bersumber pada data yang dihimpun dari Kemendikbud pada 2017, ada 187 aliran kepercayaan di 13 provinsi di Indonesia. Meski demikian, hanya ada 160 aliran kepercayaan yang sedang aktif dan berada di 12 provinsi. Aliran kepercayaan paling banyak tercatat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni masing- masing sebanyak 48 dan 43 aliran.

Sebelumnya, pada November 2017, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang- undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata agama yang ada pada Pasal 61 bagian (1) serta Artikel 64 bagian (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk kepercayaan.

Uji modul terhadap pasal- pasal tersebut diajukan oleh 4 orang pemohon. Mereka adalah Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya nyaman melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait percobaan modul pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan. Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memgetahui informasi kepercayaan yang ada di Indonesia.